KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN: STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

Abstract

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan publik. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kapasitas pemerintah daerah dan kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka selama periode 2019–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-korelasional. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kementerian Keuangan, serta dokumen perencanaan dan pembangunan daerah. Kapasitas pemerintah daerah dianalisis melalui indikator kapasitas fiskal, realisasi pendapatan dan belanja daerah, belanja yang berkaitan dengan pelayanan sosial dan pembangunan, serta kapasitas administratif. Sementara itu, kinerja penanggulangan kemiskinan dianalisis melalui persentase dan jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Majalengka meningkat selama periode pandemi dan kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga 2024. Persentase penduduk miskin turun dari 12,33 persen pada 2021 menjadi 10,82 persen pada 2024. Temuan menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah berperan sebagai mekanisme yang memungkinkan sumber daya fiskal dan administratif diterjemahkan menjadi kinerja pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan sumber daya fiskal, tetapi juga pada perencanaan berbasis data, koordinasi lintas perangkat daerah, pengelolaan anggaran berorientasi hasil, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.