KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI BKPSDM KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
Abstract
Penelitian ini tentang kompetensi jabatan fungsional tertentu (JFT) di BKPSDM Kabupaten Tangerang terhadap efektivitas organisasi, belum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, dan adanya persyaratan yang terlalu mengikat untuk JFT, serta tidak adanya uraian yang jelas dari instansi pembina di pusat atau break down tusi JFT yang ada, bahkan untuk formasi serta rekomendasi perkembangan JFT yang ada tidak diberikan dari instansi pembina. Selain itu, sistematika kerja JFT serta sosialisasi tugas dan fungsinya belum ada kesepakatan antara daerah dan pusat. Hal ini juga tidak ditunjang dengan legalitas yang relevan serta tidak adanya role model sebagai pilot projek, yang menjelaskan serta menggambarkan JFT yang kompeten dengan dukungan kompensasi yang sesuai dalam menunjang efektivitas organisasi.
Hasil analisis terhadap prioritas strategi yang ada, maka Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, masuk kedalam Kuadran Pertama pada diagram SWOT, alternatif strategi yang digunakan adalah SO (Strength and Opportunities), dengan pertimbangan bahwa BKPSDM Kabupaten Tangerang mempunyai potensi yang banyak dan besar untuk dikembangkan akan tetapi belum termanfaatkan secara optimal, untuk itu dalam upaya membuat Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten harus menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan (strength) untuk memanfaatkan peluang (opportunities), sementara itu kekuatan ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki sehingga dapat menjadi motivasi bagi semua stakeholder untuk mencari solusi terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Kekuatan ini juga dapat dipakai untuk mengurangi ancaman-ancaman yang datang dari luar.
Adapun hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal (SWOT) tersebut di atas, maka Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten diarahkan pada: (1) Perencanaan, sistem regulasi dan persyaratan yang tidak mengikat; (2) Peningkatan sarana dan prasarana dan keuangan yang mendukung; (3) Penguatan tugas dan fungsi dengan formasi serta rekomendasi instansi pembina dari pusat; (3) Peningkatan daya kerja, skill, dan kompetensi JFT BKPSDM; (4) Dukungan dari pusat sebagai instansi pembina dengan adanya sosialisasi dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi JFT yang kompeten di daerah, serta diberikan contoh role model JFT yang kompeten, dan adanya sinkronisasi perkembangan JFT yang kompeten bagi efektivitas organisasi, antar berbagai daerah.
Strategi Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten meliputi: Aspek Regulasi. Penguatan instrumen kebijakan dan penguatan sistem regulasi pada formasi dan rekomendasi jabatan fungsional tertentu (JFT) di BKPSDM Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; Adapun kelemahan yang mendasar pada birokrasi adalah kelemahan dalam sistem koordinasi. Saat ini, banyak kebijakan lintas sektoral yang terbengkalai karena masalah birokrasi. Untuk mengatasi masalah itu, kita perlu membangun sistem koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pembina dari pemerintah pusat, agar sektor terkait memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan dan program untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
References
Amstrong, 1991, Kompetensi Pegawai, Alfabeta, Bandung.
Arikunto, Suharsimi. 2013, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, PT. Rineka Cipta, Bandung.
Djam’an Satori, dan Aan Komariah, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Effendy, Khasan, 2010, Memadukan Metode Kuantitaf dan Kualitatif, CV. Indra Prahasta, Bandung.
Effendy, Khasan, 2010, Penguatan Pemerintahan Desa, CV. Indra Prahasta, Bandung.
Effendy, Khasan, 2009, Otonomi Desa : Historis dan Konstekstual, CV. Indra Prahasta, Bandung.
Fandeli, C, Et Al. 2000. Pengusahaan Ekowisata. Fakultas Kehutanan Universitas. Gadjah Mada. Yogyakarta.
Handoko, 1999, Kompetensi yang Efektif, CV. Indra Prahasta, Bandung.
Harold, 2012, Competence Performance, Toronto Press.
Heene, Aime dan Sebastian Desmidt, 2010, Manajemen Strategik Keorganisasian Publik (Penyadur : Faisal Afiff dan Ismeth Abdullah), PT Refika Aditama, Bandung.
Humphreys, J.H. and Rob Davidson (2009). Transformational leader behavior, proximity and successful services marketing. Journal of Services Marketing, Vol. 16, 93 No. 6, pp. 487-502.
Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen, 2010, Manajemen Strategis (Penerjemah : Julianto Agung), Penerbit ANDI , Yogyakarta.
Kebijakan dan Managemen PNS, BKN. 2013
Muljadi, A. J. 2009. Kepariwisataan dan Perjalanan. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Nasution, 2002. Metode Research : Penelitian Ilmiah. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Pitana, I Gde. dan Surya Diarta, I Ketut. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Andi, Yogyakarta.
Robothan and Jubb, 1996, Competence Character, Toronto Press.
Salusu, J, 2008, Pengambilan Keputusan Statejik, Organisasi Publik dan Nonprofit, PT. Grasindo, Jakarta.
Sammeg, Andi Mappi, 2000. Cakrawala Pariwisata. Balai Pustaka, Bandung.
Sanchez, 1997, Competence, New York: MC Graw.
Sedarmayanti. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, PR.Refika Aditama, Bandung.
Sondang P. Siagian. 1985. Administrasi Pembangunan. Bumi Aksara. Jakarta.
Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Pustaka. Pelajar, Yogyakarta.
Stoner. 1986, Management, London: Prentice Hall International Inc.
Sugiama, A Gima. 2013. Manajemen Aset Pariwisata. Guardaya Intimarta, Bandung.
Suwantoro, G. 1997. Dasar-dasar Pariwisata. Andi, Yogyakarta.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Manajemen, Alfabeta, Bandung.
Quaid, M. 1993 Quaid, M. 1993 The Economist, “Low Paid, with Children”, Job Evaluation: The Myth of Equitable Assesment, New York: Universityof Toronto Press.
Werther, William B. Jr. dan Davis, Keith. 1996. Human Resources and Personnel Management, New York: Mc Graw-H.
William and Carters, 2011, Competence Management, New York: Mc Graw.
Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, Jabatan Fungsional dibagi menjadi Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan/atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Administrasi Penggajian dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Jurnal
Ekonomi dan Bisnis, BKN. 2007
Ekonomi dan Bisnis, BKN. 2014
The Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 7, No.1, Juni 2013 Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN.
https://simasn.tangerangkab.go.id/ 2001












1.png)