PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA MAKANAN BERGIZI GRATIS PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Nur Ariyani — 2026-04-02

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah kebijakan strategis nasional dalam upaya meningkatkan level kecukupan gizi dan kapasitas belajar peserta didik melalui intervensi makanan di lingkungan sekolah. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada proses implementasi dan kualitas tata kelola di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan tata kelola Program MBG pada satuan pendidikan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap siswa, guru, kepala sekolah, pengelola dapur MBG, serta koordinator MBG kecamatan. Tahapan analisis data mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang dioperasikan melalui perangkat lunak NVivo, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG dipengaruhi oleh empat faktor utama implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dengan sumber daya dan disposisi pelaksana sebagai faktor yang paling dominan. Dari perspektif tata kelola, pelaksanaan MBG telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi,dan responsivitas, meskipun masih terdapat keterbatasan pada komunikasi formal dan fleksibilitas birokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG ditentukan oleh integrasi antara kapasitas implementasi kebijakan dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik pada tingkat satuan pendidikan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM PELAYANAN LK3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Marcella Damayanti Pandiangan — 2026-04-01

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan perlindungan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Karawang. Fokus utamanya adalah sejauh mana pelayanan LK3 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan TB Smith, penelitian ini mengkaji indikator ideal kebijakan, mengidentifikasi kelompok sasaran, kapasitas pelaksana, dan faktor lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan oleh LK3 telah berjalan baik dan komprehensif, ditandai dengan pendampingan psikososial, diversi penerapan, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, masih terdapat kendala terkait pengakuan formal peran pekerja sosial, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, serta stigma sosial di masyarakat.

UNDERSTANDING KAMPUNG MADRAS OF INDONESIA LIMITED PROMINENCE VERSUS MALAYSIA AND SINGAPORE LITTLE INDIAS

Havilah Labora Lebin — 2026-04-01

As debates on multicultural heritage intensify across Southeast Asia, this study investigates the architectural and cultural conditions that shape the identity of Kampung Madras in Medan in comparison with Little India districts in Penang, Kuala Lumpur, and Singapore. While these three enclaves have undergone coordinated conservation efforts, curated streetscape enhancement, and cultural programming that reinforce their Indian heritage, Kampung Madras presents a contrasting trajectory. Its temples, shophouses, and commercial corridors reflect traces of Indian architectural tradition, yet appear fragmented due to unregulated growth, weak façade continuity, and limited municipal intervention. Intangible cultural life in Kampung Madras remains vibrant through rituals, festivals, and intergenerational practices, but these expressions operate with minimal public visibility and rely almost entirely on community initiative. In the comparative cases, similar traditions are supported, staged, and woven into city branding, enabling a stronger symbolic presence. Through qualitative analysis supported by visual documentation, this study shows that the reduced prominence of Kampung Madras is rooted in policy gaps, uneven heritage governance, and the absence of culturally sensitive planning mechanisms that have long guided the development of Penang, Kuala Lumpur, and Singapore’s Little Indias. The study argues that recognizing enclaves like Kampung Madras as integral components of urban multicultural identity is essential for sustaining their architectural and cultural vitality. It suggests that heritage-sensitive zoning, inclusive conservation strategies, and participatory planning are necessary to strengthen Medan’s commitment to cultural diversity and enhance the resilience of its Indian enclave.

ANALISIS PENGARUH TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TERHADAP DISIPLIN KERJA DAN KINERJA ASN: STUDI EMPIRIS PADA KECAMATAN SINGKUT KABUPATEN SAROLANGUN

Ilham Akbar Syaihu — 2026-04-02

Penelitian ini dilakukan untuk memahami seberapa besar peran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam membentuk disiplin kerja sekaligus meningkatkan kinerja aparatur di Kantor Kecamatan Singkut. Pengujian dilakukan baik secara terpisah maupun secara bersamaan guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antarvariabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai teknik pengumpulan data. Untuk menganalisis hubungan antarvariabel, digunakan Generalized Linear Model (GLM) sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi TPP terhadap disiplin kerja dan kinerja pegawai. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara individual TPP memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap disiplin kerja, dengan kontribusi sebesar 69,3%. Terhadap kinerja pegawai, pengaruhnya juga signifikan, meskipun sedikit lebih rendah, yakni sebesar 59,1%. Ketika kedua variabel dependen diuji secara simultan, kontribusi TPP tercatat sebesar 33%. Temuan ini mengisyaratkan bahwa TPP memang memiliki peran penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas disiplin dan kinerja aparatur. Artinya, peningkatan performa pegawai juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan sistem pengawasan yang diterapkan.

SOLIDARITAS SIPIL DALAM PERANG MODERN: STUDI KASUS PERLAWANAN MASYARAKAT SIPIL UKRAINA DALAM PERANG MELAWAN RUSIA TAHUN 2023-2024

Valetta Sophie Jacob — 2026-04-03

Penelitian ini menganalisis peran solidaritas sipil dalam membangun perlawanan masyarakat Ukraina terhadap agresi Rusia pada periode 2023-2024 dalam konteks perang modern. Transformasi karakter perang modern yang ditandai dengan taktik hibrida, keterlibatan aktor nonnegara, serta perang informasi menjadikan masyarakat sipil bukan lagi pihak pasif, tetapi aktor strategis dalam arsitektur ketahanan negara. Dengan menggunakan kerangka konstruktivisme, soft power, masyarakat sipil transnasional, dan ketahanan nasional, penelitian ini menjelaskan bagaimana identitas nasional, nilai bersama, serta narasi kolektif membentuk kapasitas mobilisasi rakyat Ukraina selama konflik berlangsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa solidaritas sipil terbentuk melalui proses historis yang panjang, mulai dari penguatan identitas pasca-kemerdekaan, mobilisasi politik pada Revolusi Oranye dan Euromaidan, hingga konsolidasi jaringan sosial setelah invasi 2022. Pada masa eskalasi perang, solidaritas ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti mobilisasi relawan, dukungan logistik pertahanan, kampanye digital, aktivisme diaspora, serta diplomasi publik akar rumput yang memperkuat dukungan internasional. Seluruh dinamika tersebut memperlihatkan bahwa perlawanan Ukraina tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga ditopang oleh kohesi sosial dan inisiatif sipil yang berfungsi sebagai fondasi ketahanan nasional nonmiliter. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solidaritas sipil berperan sebagai mekanisme kunci yang memungkinkan masyarakat Ukraina mempertahankan kedaulatan negara di tengah karakter perang modern yang kompleks dan multidimensional.

PENGARUH IMPLEMENTASI APLIKASI SIBERAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA CARAWALI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Misriani — 2026-04-11

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi aplikasi SIBERAS terhadap pelayanan publik di Kantor Desa Carawali, Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 88 responden yang berasal dari masyarakat Desa Carawali, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan bantuan program SPSS serta skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekapitulasi variabel implementasi aplikasi SIBERAS memperoleh persentase sebesar 70,8% yang termasuk dalam kategori cukup baik, sedangkan variabel pelayanan publik memperoleh persentase sebesar 70,7% yang juga berada pada kategori cukup baik. Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh nilai t hitung sebesar 13,546 dengan tingkat signifikansi 0,000 (0,000 < 0,05), sehingga t hitung lebih besar dari t tabel (13,546 > 1,988). Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIBERAS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik di Kantor Desa Carawali, Kabupaten Sidenreng Rappang.

THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND SERVICE QUALITY ON THE EFFECTIVENESS OF LAND SERVICE DIGITALIZATION

Ach Backhrurozak — 2026-04-16

The purpose of this study is to examine how transformational leadership and service quality affect how well land service digitization is implemented in public sector companies. Digital transformation in land services not only requires technological readiness, but also requires adequate leadership support and service quality to ensure the successful implementation of electronic systems. This study uses a quantitative approach with an explanatory design and is analyzed using Structural Equation Modeling based on Partial Least Squares (SEM-PLS). Data was collected through a questionnaire of 75 employees who were directly involved in the implementation of digital services at the Sidoarjo Regency Land Office. The results of the analysis showed that transformational leadership had a positive and significant effect on the effectiveness of digitalization implementation with a coefficient of 0.558 and a significance value below 0.05. Service quality also has a positive and significant effect with a coefficient of 0.718, and has a more dominant influence than transformational leadership. The research model has a strong explainability with an R-square value of 0.744. These findings show that the success of land service digitization is more determined by the quality of the system and digital services that users feel, along with transformative leadership support. This research implies that increasing the effectiveness of digitalization requires strengthening leadership and improving service quality simultaneously.

PERANCANGAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG IZIN PERTAMBANGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERTAMBANGAN DAERAH

Tanti Irnanda — 2026-04-17

Secara strategis, rencana akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah untuk pembentukan rancangan peraturan daerah, termasuk peraturan yang mengatur izin pertambangan di daerah. Regulasi pertambangan telah berubah, terutama setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ini membawa konsekuensi yuridis, kebijakan, dan tata kelola di tingkat daerah. Untuk memastikan bahwa Raperda izin pertambangan tetap selaras dengan hukum nasional, memenuhi kebutuhan daerah, dan berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan, diperlukan perencanaan akademik yang menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa perancangan naskah akademik Raperda mengenai izin pertambangan sebagai alat untuk mengatur pertambangan di daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa literatur tentang peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskah akademik berfungsi sebagai alat strategis untuk memastikan kualitas normatif, legitimasi, dan konsistensi Raperda. Ini juga berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Selain itu, tata kelola pertambangan daerah yang baik dapat dicapai melalui penggabungan dasar akademis dari bidang hukum, sosiologi, dan filosofi. Diharapkan penelitian ini akan memberikan referensi konseptual bagi pemerintah daerah dan pembentuk Perda saat mereka membuat rancangan akademik Raperda izin pertambangan yang sistematis, adaptif, dan berkelanjutan.

STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA IDLE PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Dhimas Aditya Pratama Putra — 2026-04-17

Pengelolaan aset negara yang optimal penting untuk meningkatkan efisiensi keuangan, namun masih terdapat aset yang tidak dimanfaatkan sehingga menimbulkan biaya pemeliharaan dan risiko penurunan nilai. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji implementasi manajemen aset yang belum dimanfaatkan, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dialami, serta merumuskan strategi optimalisasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait serta diperkuat oleh studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan manajemen strategis untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berdampak terhadap pengelolaan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan siklus yang berlaku. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan integrasi sistem informasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, resistensi instansi, serta permasalahan legalitas dan penggunaan aset. Di sisi lain, terdapat peluang melalui penguatan peran kelembagaan, kerja sama lintas sektor, dan dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Kesimpulannya, optimalisasi pengelolaan aset dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas inventarisasi berbasis sistem terintegrasi, penguatan koordinasi, pengembangan skema pemanfaatan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara.