PELIBATAN MEDIA MASSA DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BANDUNG

Heru Rochmansjah

doi:10.54783/japp.v6i3.938

Heru Rochmansjah Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI: https://doi.org/10.54783/japp.v6i3.938

Keywords: Media Massa, Collaborative Governance, Penanggulangan Bencana.

Abstract

Tata kelola kolaborasi (collaborative governance) diperlukan agar penanggulangan bencana dapat memberikan hasil yang optimal. Kolaborasi penanggulangan bencana merupakan forum kerja sama berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders) untuk secara bersama-sama, melalui peran dan kapasitasnya masing-masing, melakukan upaya-upaya mitigasi (prabencana), penanganan atas situasi tanggap darurat serta tindakan rekonstruksi dan rehabilitasi (pascabencana). Kolaborasi penanggulangan bencana menempatkan pemerintah sebagai stakeholder utama, tetapi bukan berarti menafikan keberadaan stakeholder yang lain. Salah satu stakeholder tersebut adalah media massa, baik sebagai institusi sosial yang bertindak selaku agen sosialisasi, selaku representasi sosial, maupun alat kontrol sosial. Apalagi dengan kehadiran media baru yang berbasis internet dalam bentuk media sosial, yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi interaktif. Namun pada kenyataannya, keberadaan media massa seringkali terabaikan dalam tata kelola kolaborasi penanggulangan bencana. Media massa ini lebih condong sekadar memberitakan peristiwa bencana yang terjadi. Padahal, pola pentahelix kolaborasi penanggulangan bencana memberikan tempat bagi media massa, termasuk media sosial, untuk terlibat langsung dalam kolaborasi penanggulangan bencana karena pihak ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk edukasi, sosialisasi sekaligus sarana pelaporan/informasi kebencanaan.

References

Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Washington D.C.: Georgetown University Press.

Anderson, J. E. (1994). Public Policy Making, an Introduction. Boston: Miftlin.

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Berkeley: Oxford Unversity Press.

Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborattive Governance (Studi tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan dan Manajemen Publik, 3, 1-13.

Asteria, D. (2016). Optimalisasi Komunikasi Bencana di Media Massa sebagai Pendukung Manajemen Bencana. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 01, 1-11

Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: DAP-FISIP UNDIP Press.

Banga,W. (2018). Kajian Administrasi Publik Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media.

Bryson, J. M., (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization. San Fransisco: Jossey-Bass

Budi, H. H., & Setio. (2012). Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi dan Kerjasama). Jurnal Komunikasi, 1(4).

Danar, O. R. (2020). Disaster Gobvernance. Yogyakarta: Diva Press.

Djumara, N. (2020). Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. New York: State University of New York

Endarwati, M. C. (2016). Kota Bandung Menuju Kota Tangguh Bencana dan Berketahanan Perubahan Iklim. Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Gibson, R. (2011). A Primer on Collaborative Multi-Level Governance, in Canadian Regional Development: A Critical Review of Theory, Practice, and Potentials.

Haddow, G. D. (2014). Disaster Communication in a Changing Media World. USA: Elsevier.

Idrus, M. (2016). Metode Peneltian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga.

Junaidi. (2018). Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang. FISIP UMRAH.

Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

Liliweri, A. (2015). Komunikasi antarPersonal. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.

Maulana, A., & Pradana, A. G. B. (2016). Pembelajaran Penanggulangan Bencana Banjir di Tiga Daerah (Kabupaten Bandung, Kota Surakarta dan Provinsi DKI Jakarta). Jakarta: Balai Pustaka.

Mohr, J., & Spekman, R. (1994). Characteristics of Partnership Success: Partnership Attributes, Communication Behavior, and Conflict Resolution Techniques. Strategic Management Journal, 15(2), 135.

Moleong, L. J. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nag, N. S. (2018). Government, Governance and Good Governance. Indian Journal of Public Administration, 64(1).

Nugroho, R. (2014). Public Policy. Jakarta: Elexmedia Komputiondo.

Nugroho, S. P., & Sulistyorini, D. (2018). Komunikasi Bencana Membedah Relasi BNPB dengan Media. Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Humas-BNPB.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

Peraturan Walikota Bandung Nomor 626 Tahun 2017 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

Sarosa, S. (2012). Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar. Jakarta: Indeks.

Sturesson, E., Lindmark, A., & Roos, M. N. (2009). Collaboration for Innovation - A Study in the Öresund Region. Lund University Libraries.

Subarsono, A. (2016). Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

UNDP. (1997). Governance for Suistainable Development: A Policy Document. New York: UNDP.

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Warsono, H., & Buchari, A. (2019). Kolaborasi Penanganan Bencana. Bandung: Trim Komunikata.