EVALUASI KEBIJAKAN KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DISTRIK DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Moritz Johanes Lombogia; Muhammad  Sawir; Agus  Prastyawan

doi:10.54783/japp.v9i1.1589

Moritz Johanes Lombogia Universitas Terbuka, Indonesia
Muhammad Sawir Universitas Yapis Papua, Indonesia
Agus Prastyawan Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.54783/japp.v9i1.1589

Keywords: Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Tugas Pokok Distrik, Pemerintahan Distrik.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan mengenai kedudukan dan tugas pokok distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat optimalisasi kinerjanya. Sebagai perangkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat, distrik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok distrik belum berjalan secara optimal, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan aksesibilitas, sumber daya, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, tantangan geografis yang ekstrem dan kondisi keamanan yang tidak stabil menjadi faktor krusial yang menurunkan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini menyarankan penguatan kapasitas aparatur, perbaikan infrastruktur komunikasi dan transportasi, serta sinkronisasi program kerja untuk memastikan pemerataan kualitas pelayanan di seluruh wilayah distrik. Strategi khusus juga sangat diperlukan guna mengatasi kendala keamanan agar proses kepemerintahan tetap berjalan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat

References

Abidin, S. Z. (2002). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dunn, W. N. (2017). Public Policy Analysis: An Integrated Approach. Routledge: New York.

Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.

Fernandes, R. (2023). Public policies and social progress: two evaluation models. Journal of Public Policy, 43(2), 199-214.

Goiril, A. T. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Camat Sebagai Kepala Wilayah dan Kepala Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Pribadi, G. W., & Kismartini, K. (2016). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Journal of Public Policy and Management Review, 5(1), 310–321.

Sabatier, P.A., & Weible, C.M. (2022). Policy Evaluation Frameworks for Sustainable Development Goals. Policy Sciences, 55(2), 189-210.

Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, 3, 25-32.

Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: Buku Kita.