IMPLEMENTASI DIGITAL GOVERNMENT DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MOROWALI

Nur Aisyah; Juanda Nawawi; Nurlinah

doi:10.54783/japp.v9i1.1569

Nur Aisyah Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Juanda Nawawi Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Nurlinah Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.54783/japp.v9i1.1569

Keywords: Digital Government, E-Government, PPID, Pelayanan Informasi Publik, Kabupaten Morowali.

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan digital government sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi digital government di tingkat daerah adalah penyelenggaraan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digital government dalam layanan informasi publik melalui PPID di Kabupaten Morowali dengan menggunakan kerangka analisis value, capacity, dan support. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek value, layanan PPID belum sepenuhnya memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat akibat rendahnya literasi digital dan kurangnya sosialisasi layanan. Dari aspek capacity, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta dukungan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan layanan PPID. Sementara itu, dari aspek support, dukungan kebijakan dan regulasi telah tersedia, namun belum sepenuhnya diiringi dengan koordinasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi digital government melalui layanan PPID di Kabupaten Morowali memerlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan literasi digital masyarakat, serta dukungan kebijakan dan koordinasi yang berkelanjutan.

References

Aprianty, D. R. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1589–1602.

Astuti, Suparman, & Syamsu, S. (2024). Evaluation analysis of policy for fulfilling the rights of persons with disabilities in Makassar City. Journal of Advanced Zoology, 45(S1), 93–101.

Auliyaa, P., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui Ogan Lopian. KINERJA, 18(4), 502–512.

Dewi, A. S., & Haryanto, H. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-government (Studi pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia) [Tesis]. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Djunaedi, A. (2016). Beberapa pemikiran penerapan e-government dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam Prosiding Seminar Nasional E-Government & Workshop Linux (hlm. 30–38). Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada.

Hardiyansyah. (2015). Komunikasi pelayanan publik: Konsep dan aplikasi. Gava Media.

Harahap. (2018). Pengaruh penerapan e-government terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan [Disertasi]. Universitas Sumatera Utara.

Hayat. (2023). Manajemen pelayanan publik. RajaGrafindo Persada.

Ismail, I. (2022). Penerapan e-government pelayanan publik di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare [Skripsi]. IAIN Parepare.

Isnaini. (2019). Konsep layanan digital government dan faktor penghambatnya pada Dinas Pendidikan Kota Jambi [Skripsi]. Universitas Indonesia.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Salemba Empat.

Mariana, H. D., Yuningsih, N. Y., & Paskarina, C. (2013). Perbandingan pemerintahan: Pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat. Alfabeta.

Mariano, S. (2018). Penerapan e-government dalam peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo [Disertasi]. Universitas Airlangga.

Nawawi. (2013). Metode penelitian bidang sosial. Gadjah Mada University Press.

Nur, E. (2014). Penerapan e-government publik pada setiap SKPD berbasis pelayanan di Kota Palu. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 18(3).

Oktavya, A. A. (2015). Penerapan e-government pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam pemberian pelayanan di Kota Bontang. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1433–1447.

Putra, A. M., & Wardhani, D. (2013). Reposisi komunikasi dalam dinamika konvergensi. Kencana Prenada Media Group.

Safitri, N. W. (2016). Penerapan e-government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang [Skripsi].

Silalahi, P. R., & Chairina. (2023). Ekonomi digital: Perkembangan bisnis digital, pemasaran digital, e-commerce, dan fintech berbasis syariah. Merdeka Kreasi Group.

Sinambela, L. P. (2013). Reformasi pelayanan publik. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sutabri, T. (2016). Sistem informasi manajemen (Edisi revisi). Andi.

Wijaya, B. Y. (2019). Analisis strategi komunikasi dalam e-government di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 45–58.

Zaenal, W., & Astuti, A. (2025). Artificial intelligence (AI)-based public policy: Challenges and opportunities for state administration in the Society 5.0 era. Eduvest: Journal of Universal Studies, 5(10), 12539. https://doi.org/10.36418/eduvest.v5i10.52230

Zaenal, W., Syamsu, S., & Sukri. (2023). Analysis of the government networks in the supervision of nightlife venues in Palopo City. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 14(Special Issue 2), 1108–1115.