STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM MENEKAN PERKAWINAN USIA ANAK DI SIDENRENG RAPPANG

Abstract

Perkawinan usia anak atau disingkat dengan PUA adalah merupakan masalah kompleks yang berdampak langsung pada hak anak seperti, kesehatan reproduksi, berkelanjutannya pendidikan, serta kualitas pembangunan manusia. Kebijakan Pemerintah Indonesia Kabupaten Layak Anak (KLA mengembangkan) sebagai kerangka strategi untuk melindungi anak, termasuk mencegah perkawinan dini. Meski demikian, di daerah seperti Kabupaten Sidenreng Rappang, praktik ini tetap berlangsung meskipun ada kebijakan dan lembaga pendukung. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi KLA dalam pencegahan perkawinan usia anak, dengan meneliti strategi pelaksanaan dan dinamika tata kelola kolaboratif. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian melakukan analisis kritis terhadap dokumen kebijakan, regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik, berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta konsep Collaborative Governance Ansell dan Gash. Hasil kajian menunjukkan implementasi KLA didukung kerangka regulatif dan kelembagaan, namun efektivitasnya dibatasi oleh struktur kolaborasi lintas sektor yang lemah, koordinasi yang belum terlembaga, keterbatasan sumber daya, serta kuatnya norma sosial budaya yang mentoleransi perkawinan usia anak. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan KLA tidak hanya bergantung pada pemenuhan administratif, tetapi juga pada penguatan tata kelola kolaboratif yang inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan untuk perlindungan anak secara efektif.